RY Sentil Kader PPP Sukabumi

*Agar Hentikan Kemelut Internal

SILATURAHMI: Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rachmat Yasin bersama ketua DPC se-Kota/Kabupaten Sukabumi dan Cianjur dalam konsolidasi internal PPP di Sekretariat DPC PPP Kota Sukabumi, Jalan Pramuka, Kecamatan Citamiang, Sabtu (26/5/) lalu.

SUKABUMI – Selama dua jam lebih, raut muka sejumlah petinggi DPC PPP Kota Sukabumi/Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan sejumlah PAC PPP Kota Sukabumi/Kabupaten Sukabumi dan Cianjur sempat dibuat memerah oleh sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat, Rachmat Yasin (RY).

Para kader PPP dibuat tersipu malu, lantaran Bupati Bogor ini blak-blakan mengungukapkan kondisi riil partai dan kader berlambang Kabah ini dalam acara Silaturahmi Konsolidasi Organisasi dan Dengar Pendapat dengan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP se-Kota/Kabupaten Sukabumi dan Cianjur di Sekretariat PAC PPP Kota Sukabumi, Jalan Pramuka, Kecamatan Citamiang, Sabtu (26/5/) lalu.

”Saya berbicara seperti ini karena saya sudah merasakan kondisi di internal partai, maka kalau ingin partai ini tetap eksis, kita harus sudahi dari sekarang percekcokan memperebutkan kursi caleg dan persoalan-persoalan lain yang bisa mengerogoti kepercayaan masyarakat terhadap partai ini. Saya mengajak kita semua bersama-sama bangkit dan menunjukkan jati diri PPP sebagai Partai Islam. Tunjukkan perilaku yang Islami. Buktikan Ka’bah tidak hanya mendengar jeritan umat saja, namun lebih jauh kita memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar RY.

PPP tegas RY harus mengembalikan martabatnya dan mensejajarkan diri dengan partai-partai besar lainnya. “Saya tidak bisa bekerja sendiri untuk membesarkan partai. Hasil pada pemilihan legislatif di sejumlah daerah khususnya di Kota/Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, hendaknya menjadi pelajaran baru bagi kader PPP agar lebih cerdas dan amanah dalam merebut hati masyarakat, “ujarnya.(wan)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=12673

Peredaran LKS Komunis Terus ‘Disentil’

CICURUG-Pengamat pendidikan Lukman Hakiem menegaskan, kasus beredarnya Lembar Kerja Siswa (LKS) PPKN yang mengandung kata “Komunis”  muncul akibat paham pragmatis. Pasalnya, LKS ini merupakan sebuah bentuk usaha atau proyek dimana ada nilai materi atau keuntungan. Dalam hal ini yang terlibat didalamnya tidak  bisa berkutik banyak dengan melakukan penjaringan yang selektif hingga kasus ini terjadi.

    ”Pastinya sebelum sebuah buku diterbitkan ada kajian khusus, terlibat juga didalamnya pemerintah sebagai pengawas. Namun kenapa bisa seperti ini,?.. apakah ini kurangnya pengawasan dan tidak teliti. Lalu yang saya lihat saat ini LKS ini dijadikan sebuah proyek yang bernilai keuntungan. Ini lah yang terjadi terlalu pragmatis,” ungkap pria yang juga mantan Anggota DPR RI itu ditemui saat penyerahan dua buku hasil karyanya di Perpustakaan UPTD Cicurug, kemarin.

   Tapi ia juga berpendapat jika LKS ini beredar karena ada unsur faktor kesengajaan. “Bisa saja terjadi disengaja, dengan cara menyelipkan bagian kecil yang pengaruhnya besar,” imbuh Ketua Yayasan Ad Dakwah Cicurug yang juga mantan Anggota DPR RI ini.

 Dari  yang terlihat ada dua faktor pragmatis, yakni berpikir untuk hari ini tanpa melihat kebelakangserta dimungkinkan ada faktor kesengajaan. Menurut Lukman ini merupakan bukti masyarakat dangkal terhadap pengetahuan moral dan sejarah bangsa.
“Seperti contoh yang mudah saja, saat ini saya punya buku Mr Sjafruddin Prawiranegara, “pemimpin bangsa dalam pusaran sejarah” tidak banyak orang yang mengenalnya bahwa dirinya adalah seorang presiden kedua di negeri ini,” ujarnya.

   Lukman menjelaskan, hal seperti ini akan terus terjadi jika masyarakat terus mendapatkan hal yang instan dan melihat kepada keuntungan namun tidak dipikirkan apa dampaknya nanti. “Yang saya harapkan saat ini masyarakat tidak terpengaruh dengan kondisi keruh yang sengaja di ciptakan dan memanfaatkan celah masyarakat yang dangkal terhadap ilmu,” wantinya. (dri)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=9721

Pedagang Pasar Ternak Dipermainkan

CICURUG-Nasib pedagang di Pasar Ternak Cicurug semakin tak jelas. Ini setelah tidak adanya keputusan tegas dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, pedagang yang terhimpun dalam Paguyuban Pedagang Hewan  Kecamatan Cicurug (P2HC) menyerahkan sepenuhnya kebijakan pada DPRD dengan harapan ada solusi terakhir. Tetapi yang terjadi, masalah pasar ternak ini malah diserahkan lagi kepada Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Sukabumi.

“Hasil dari audensi langsung dengan ketua DPRD Sukabumi tidak berbuah hasil apapun. Yang ada dalam surat yang P2HC, kami terima bahwa persoalan ini dikembalikan kepada disnak. Jelas hal ini menuai kekecewaan, sebab sampai tingkat DPRD pun masalah ini tidak ada pangkal penyelesaian. Kami merasa dipermainkan lah Kang,” ungkap Koordinator P2HC, Wahid.

Menurutnya, audensi yang belum lama dilakukan  merupakan cara terakhir yang ditempuh paguyuban sebab DPRD sebagai pihak yang diharapakan punya solusi jitu. Sebab tingkat Eksekutif seakan tidak berpihak apalagi dengan disnak. “Ke depannya warga pasar ternak Cicurug akan seperti apa, jika Eksekutif dan legislatif seperti ini seakan tidak ada keberpihakan,” ujarnya.

Wahid memaparkan dalam pembahasan audensi tersebut P2HC meminta Ketua DPRD Badri memberikan kejelasan lokasi pasar ternak lama, hasilnya ketua membolehkan dioperasikan serta  akan difasilitasi untuk membuka pasar ternak dilokasi baru. Tak hanya itu sekaligus penetapan waktu buka pasar ternak Cicurug bahwa pasar  mendapatkan waktu selasa dan kamis untuk beroperasi.

“Namun pada surat tersebut ketua DPRD kembali diserahkan kebijakan pada disnak. Diketahui bersama Disnak tidak dapat berbuat apa apa dan menyerahkan semuanya pada kebijakan pemerintah,” ulasnya.
Kendati demikian, P2HC akan tetap bertahan di pasar ternak Cicurug hingga ada solusi terakhir yang sesuai dengan keinginan awal warga pasar ternak Cicurug. (dri)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=9404

Gapoktan Kritik Perda RTRW

CICURUG-Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Cicurug, Ujang Munajat menyentil Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR yang baru-baru ini disahkan parlemen. Ini ketika dewan ‘memaksakan’ zonanisasi kawasan pertanian. Jika ini dibiarkan, ia optimis banyak lahan pertanian yang tergerus.

Sesuai dengan Undang  Undang 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, setiap daerah mesti mempunyai daerah lahan pertanian abadi demi ketahanan pangan nasional di wilayahnya. ” Hal ini tertuang dalam Pasal 18 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang menjadi persoalan saat dizoning adalah pertanian itu hanya terpatok pada daerah yang dianggap kawasan pertanian saja. Padahal setiap daerah harus memilikinya,” ujarnya.

Ujang mencontohkan, jika pada RTRW di tetapkan Zoning pertanian untuk kawasan Kecamatan Cidahu saja maka tidak ada lagi lahan pertanian untuk di Kecamatan Cicurug nantinya apakah lahan pertanian Cidahu dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk kecamatan lainya? “Ini yang menjadi persoalan, namun jika tidak ada zoning lahan pertanian maka Kecamatan Cicurug punya sumber pertanian hasilnya tidak akan kesulitan warga mendapatkan beras,” paparnya.

Dirinya khawatir dengan adanya zoning tersebut, lahan pertanian yang tidak memiliki zoning pertanian akan berubah fungsi total menjadi lahan industri.  Sedangkan yang terjadi saat ini saja lahan pertanian di setiap Kecamtan semakin menyusut. “Maka saya berharap kepada pemerintah agar RTRW dan RDTR ini tidak membatasi lahan pertanian disetiap daerah Kabupaten,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) rancangan Perda RTRW M Yamin dalam pesan singkatnya menjelaskan bahwa Perda ini menegaskan bahwa lahan pertanian dilarang dialih pungsikan, mengenai areanya masih belum ditentukan sebab menunggu hasil pembahasan RDTR yang kini berada di meja Bapeda. Untuk skala lahan pertanian di RTRW menyebutkan 1;50 ribu, sedangkan RDTR skalanya 1;5 ribu. (dri)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=9401

Keterangan : H. Ujang Munajat adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Agro Mukti Cicurug dan Wakil Ketua Majelis Pakar Pengurus Daerah (PD) Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Kabupaten Sukabumi

Lahan Pertanian Cicurug, Menyempit

CICURUG-Areal pertanian di Kecamatan Cicurug kian menyempit. Dari data tahun 2011 areal yang tersisa hanya 480 hektare untuk pesawahan. Padahal, 20 tahun silam luasnya mencapai 2000 hektare. Persoalan ini dikarenakan adanya pembangunan sejumlah areal perindustrian serta perumahan. Celakanya pembangunan dilakukan di daerah pedesaan yang status tanah produktivitas.

“Saat ini lahan pertanian khususnya pesawahan hanya tersisa 15 persen saja. Areal tersebut kini telah berubah fungsi menjadi daerah perumahan dan industri pabrik. Penyempitan lahan ini bukan tanpa bukti, salah satu contoh di Desa Pasawahan terdapat 100 Hektre yang kini tersisa hanya 10 Hektare saja,” ujar Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Cicurug, Ujang Munajat kepada Radar.

Menurutnya, hal ini menjadi ancaman serius untuk ketahanan pangan nasional. Maka dari itu pemerintah mesti mengambil langkah  antisipasi. “Salah satu solusi yang bisa diambil yakni lahan pertanian abadi, sesuai dengan Undang Undang 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. ” katanya.

Munajat mengusulkan dalam pembahasan RDTR saat ini di tuangkan penetapan lokasi yang dapat dijadikan Lahan Pertanian Abadi. Dengan adanya RDTR dan RTRW diharapkan pembangunan tidak ada yang melabrak peraturan.”Sebab belum tegasnya penerapan RDTR ini yang menjadi penyebab alih fungsi lahan pertanian ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk menahan pembangunan industi sangatlah tidak mungkin. Sebab, ada terdorong laju kebutuhan. Tetapi sebagai solusi  industri yang berdiri mesti sesuai dengan potensi wilayah yakni agribisnis.”Sementara areal perumahan diharapkan tidak dibangun diatas lahan pertanian yang produktivitas,” tandasnya. (dri)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=8866

UU Pemilu

Habiskan Banyak Anggaran, UU Pemilu Dinilai Tak Bermakna

Makan waktu dua tahun dan anggaran besar dalam pembahasannya. Tidak melahirkan terobosan demokrasi.

Lukman Hakiem mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan saat menunaikan ibadah haji.

 

Jakarta, PelitaOnline- UNDANG-Undang Pemilihan Umum yang sudah disahkan DPR menyisakan masalah lain. Bukan hanya pembahasan yang makan waktu panjang, selama dua tahun, tapi juga karena memakan anggaran dana cukup besar.

"Sangat menyedihkan, pembahasan UU Pemilu di DPR selama dua tahun dengan anggaran besar, tidak melahirkan perubahan yang berarti," ujar mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Lukman Hakiem kepada PelitaOnline, Sabtu (14/4).

Lukman mengatakan penyebab tidak adanya perubahan yang berarti dari pembahasan UU Pemilu tersebut karena perdebatan cuma berkisar pada sistem pemilu proporsional. DPR, lanjut dia, sama sekali tidak mempertimbangkan sistem pemilu distrik.

"Mestinya perdebatan antara proporsional dengan distrik," katanya.

Menurut Lukman, pada sistem proporsional, seterbuka apa pun tetap saja ada yang disebut sisa suara. Sementara pada sistem distrik, partai pemenang mengambil semua suara. Tidak ada lagi sisa suara. Karena itu tidak ada partai yang dapat kursi dari hasil mengais sisa suara.

"Hanya dengan sistem distrik penyederhanaan parpol akan terjadi dengan sendirinya," katanya.

Lukman menegaskan gagasan distrik di awal Orde Baru disuarakan TNI-AD tetapi ditolak oleh parpol. Di awal reformasi, ide distrik disuarakan oleh pemerintah dan parlemen tapi ditolak oleh para kampiun reformasi.

Hurri Rauf/gw

PPP Ajak Partai Islam Gabung

*Minus PKS-PAN

HARLAH 39 PPP : Ribuan kader menghadiri Hari Lahir (Harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-39 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (19/2). Hadir di acara itu antara lain Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, Wakil Ketua MPR Fraksi Lukman Hakim Saefudin, Gubernur DKI Fauzi Bowo, para duta besar negara sahabat serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemarin, (19/2) merayakan hari lahir ke-39. Dalam perayaan di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali secara terbuka kembali mengajak partai-partai Islam untuk bergabung. Namun, dia menegaskan pula bahwa PKS dan PAN tidak termasuk di antara yang akan dilibatkan.

“PPP membuka pintu selebar-lebarnya untuk umat Islam apa pun mazhabnya untuk masuk ke PPP,” ujar Suryadharma di sela perayaan harlah (hari lahir), (19/2). Dia menyatakan, fakta bahwa tidak ada partai Islam yang suaranya bisa melebihi 10 persen pada pemilu lalu sudah sepatutnya menjadi alasan yang mendasari.
Menurut dia, terpecahnya kekuatan politik Islam dalam sejumlah partai menjadi salah satu penyebabnya. “Penduduk Indonesia itu mayoritas muslim. Tapi, kekuatan politik muslim minoritas. Ini mengapa” Tentu ada kesalahan,” imbuhnya.
 

Dia merasa bahwa PPP paling pantas menjadi induk dari kekuatan-kekuatan politik Islam yang ada. Sebab, selain alasan historis sebagai partai Islam pertama yang sudah ada sebelum era reformasi, ada pula alasan faktual. Yaitu, kata Suryadharma, kenyataan bahwa partainya adalah satu-satunya partai Islam yang memiliki suara terbesar dan kursi terbanyak di parlemen.
 

“PPP itu ibu dari berbagai partai yang baru lahir di era reformasi. Tapi, ini hanya ajakan dan imbauan, terserah mereka yang mendengar (maunya) seperti apa,” tandas menteri agama di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II itu.
 

Di DPR, kepemilikan kursi PPP berada di urutan keenam. Yaitu, 38 kursi di antara total 560 kursi yang ada. Itu berada di bawah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, dan PAN.
Mengapa tidak bergabung ke PKS atau PAN” “Realitas sekarang itu seperti apa, PKS dan PAN itu bukan partai Islam,” tegas Suryadharma. Menurut dia, berbeda dengan partainya yang masih bertahan dengan asas Islam, dua partai tersebut adalah partai terbuka.
 

Sebagaimana diketahui, PAN sejak berdiri sudah menegaskan diri sebagai partai terbuka dan majemuk. Sedangkan PKS, meski awalnya merupakan partai berasas Islam, belakangan juga bermetamorfosis menjadi terbuka. Keputusan perubahan itu tepatnya dilakukan saat munas PKS di Jakarta pada Juni 2010 lalu.
Sementara itu, sempat terjadi insiden kecil saat peringatan harlah yang dihadiri ribuan pengurus dan simpatisan partai berlambang Kakbah tersebut. Di tengah acara tiba-tiba panggung tempat duduk tamu undangan VIP ambrol. Sekitar 15 kursi di atasnya ikut bergelimpangan. Kejadian itu tepat terjadi saat ketua panitia harlah PPP Iskandar Syaichu memberikan kata sambutan.
 

Posisi panggung setinggi sekitar 1 meter yang ambrol tersebut tak jauh dari tempat duduk tamu penting. Yakni, beberapa baris di belakang posisi duduk undangan seperti Gubernur DKI Fauzi Bowo beserta sejumlah menteri KIB II. Beruntung, tidak ada undangan yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. (dyn/c4)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=3827